Munas Golkar: Antiklimaks Airlangga versus Bamsoet

merdeka.com pilih Munas Golkar masuk ke tulisan Kaleidoskop 2019. Karena, persaingan perebutan bangku ketua biasa Golkar ini meningkatkan daftar kekisruhan politik selama 2019, sesudah Pemilu serempak dikerjakan.

Munas Golkar tutup akhir narasi kerusuhan politik tanah air yang berlangsung selama 2019. Airlangga Hartarto dapat menjaga takhtanya di Golkar dengan mulus dari serangan bekas rivalnya Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Ribut Munas Partai Golkar dimulai Mei 2019 atau persisnya sebulan sesudah Jokowi-Ma'ruf Amin disebutkan menang Pemilu 2019 versus kalkulasi cepat.

Skenario pertama yaitu mengatakan pemercepatan munas Golkar. Loyalis Bambang Soesatyo, Aziz Sumual mengatakan supaya pagelaran Munas partai dengan logo pohon Beringin itu dipercepat.

Saat itu, Aziz menjelaskan, tekanan munas dipercepat sebab Airlangga Hartarto, sang ketua biasa, dipandang sudah tidak berhasil bawa Golkar lebih baik di Pemilu 2019. Aziz menekan Munas diadakan sesudah Lebaran yaitu Juni atau Juli 2019.

"25 DPD I serta Beberapa ratus DPD II se-Indonesia yang telah siap untuk melakukan munas paling lamban akhir Juli," kata Aziz, bekas Ketua DPD Golkar Papua itu waktu dihubungi merdeka.com, 27 Mei 2019 kemarin.

Tim Airlangga dapat bertahan serta menyerang balik. Analisis tujuan munas dipercepat sebab ketua umum Golkar dipilih ingin kuasai penentuan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf dan jabatan strategis di legislatif terkuak.

Tetapi Munas dipercepat tidak segera berlangsung. Airlangga jadi penguasa dapat membendung beberapa suara menyumbang itu. Justru, calon ketua umum petahana itu semakin santer sowan ke wilayah untuk memperoleh suport dari DPD I serta DPD II.

Airlangga masih inginkan Munas diadakan Desember 2019. Hal tersebut telah jadi adat semenjak masa Jusuf Kalla (JK).

"Sesuai dengan agenda saja, sebab jadwalnya kan Desember. Saat ini begitu pagi," kata Airlangga.

Paripurna DPP Golkar
Ribut yang ke-2 yaitu mengenai rapat paripurna DPP Golkar yang tidak segera diadakan Airlangga Hartarto jadi ketua biasa. Walau sebenarnya dalam AD/ART Golkar, rapat paripurna harus teratur dikerjakan.

Perang komentar di antara simpatisan Bamsoet serta Airlangga juga kembali berlangsung. Tim Bamsoet melempar rumor Airlangga takut kalah suara jika mengadakan paripurna. Bila kalah, bukan mustahil Munas dipercepat.

Dewan Pembina Golkar sampai mengirim surat supaya Airlangga mengadakan paripurna. Ini dipandang penting, buat lakukan pelajari pada Golkar selesai Pemilu 2019.

Airlangga kokoh tidak ingin. Dengan fakta, pada waktunya kelak akan mengadakan paripurna. Serta tim Bamsoet di pimpin Nusron, mengadakan paripurna sendiri di Hotel Sultan, Jakarta pada 4 Agustus 2019.

Nusron memaparkan fakta banyak kader Golkar ingin mengadakan rapat paripurna. Karena, banyak jadwal penting yang memerlukan ketetapan bersamanya.
Contohnya, seperti penetapan alat kelengkapan dewan, koalisi partai, sampai pelajari saat Pemilihan presiden serta Pileg. Dari sana, Nusron lihat partainya tidak siap hadapi Pemilihan kepala daerah 2020.

"Kita belum juga ready to play dalam kontestasi politik tahun kedepan," katanya waktu temu wartawan di Hotel Sultan.

Airlangga pilih rapat Korbid terlebih dulu daripada paripurna. Ini dikerjakan jadi langkah pelajari. Walau rapat Korbid dipandang tidak ada pada ketentuan partai.

"Ada waktunya. Iya (akan dikerjakan paripurna)," jawab enjoy Airlangga selesai hadiri rapat pengaturan tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/8).

Rapat paripurna pada akhirnya diadakan oleh Airlangga. Ini pada akhirnya dikerjakan sesudah Bamsoet 'pura-pura' memberi dukungan Airlangga jadi hasil persetujuan 27 September 2019. Pertemuan itu dilihat langsung Surya Paloh.

DPP Golkar Dijaga Ketat
Tekanan paripurna Golkar berbuntut pada pengamanan ketat yang dikerjakan oleh beberapa ratus orang mengenakan seragam AMPG. Tidak asal-asalan orang dapat masuk ke DPP Golkar, Jalan Anggrek Nely, terhitung kader Golkar sekalinya.

Tim Bamsoet menunjuk, pengamanan ketat untuk menghadapi terdapatnya paripurna tandingan yang dikerjakan oleh tim lain di luar petunjuk dari sang ketua umum Airlangga.

Bamsoet juga bingung dengan pengamanan yang ketat di DPP Golkar. Karena, ia memandang, tidak ada kegentingan atau intimidasi apa saja di DPP Golkar. Walau terakhir ada tindakan pelemparan bom molotov 21 Agustus 2019. Sampai sekarang polisi tidak dapat pastikan siapa pelakunya.

"Walau sebenarnya, tidak ada yang butuh ditakuti sebab memang tidak ada intimidasi pada DPP Golkar serta beberapa elitnya. Sebaliknya, penyelamatan ketat itu malah menumbuhkan kesan-kesan Golkar dekat atau terlatih dengan tindakan kekerasan atau tindak pengacau," katanya.


Bukan hanya kejadian molotov. Serta polisi sempat tangkap beberapa pemuda berjaket AMPG itu bermain judi di DPP Golkar. Kantor beringin turut panas waktu itu.

Tetapi, Airlangga enjoy menyikapi masalah yang berlangsung di DPP Golkar itu. Menurutnya, beberapa kader AMPG kumpul-kumpul di DPP Golkar sebab sedang ada acara.

"Oh bukan itu, team AMPG sendiri, internal. ada acara internal," singkat Airlangga waktu didapati selesai acara Muktamar PKB ke V di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8) malam.

Genjatan Senjata
Kerasnya pertempuran antar simpatisan, membuat Airlangga serta Bamsoet putuskan untuk berjumpa. Keduanya berjumpa dilihat langsung oleh bekas senior Golkar Surya Paloh. Pertemuan berlangsung 27 September 2019.

Pada pertemuan tersebut, Bamsoet serta Airlangga setuju cooling down. Disana berlangsung deal. Airlangga menggerakkan Bamsoet jadi ketua MPR. Sesaat Bamsoet memberi dukungan penyalonan Airlangga di Munas Golkar pada Desember 2019.

"Untuk sesaat ini, saya coolling down dahulu. Putuskan untuk memberi dukungan penyalonan beliau (Airlangga)," jelas Bamsoet pada merdeka.com, Sabtu (28/9).

Tetapi rupanya, mereka cooling down cuma sebulan saja. Sesudah peristiwa pengukuhan Jokowi-Ma'ruf, serta pengukuhan menteri kabinet, keduanya ribut .

Sama-sama tuding di antara Airlangga serta Bamsoet kembali berlangsung. Airlangga disebutkan tidak jalankan persetujuan 27 September yang dibikin di muka Surya Paloh. Yaitu menampung semua simpatisan Bamsoet di AKD DPR.

Bamsoet menunjuk, semua pendukungnya didepak dari AKD. Serta dirotasi di beberapa komisi di DPR.

"Ada loyalitas jika beberapa simpatisan saya dipulihkan kembali tempatnya ke sebelumnya serta dirangkul dalam pengaturan AKD serta kepengurusan Partai Golkar," papar Bamsoet 22 November.

"Tetapi selanjutnya serta digusur habis. Jangankan bicara masalah pimpinan komisi yang di turunkan dikarenakan memberi dukungan saya selanjutnya dikembalikan, jangankan tempat simpatisan saya yang telah di komisi khusus selanjutnya digeser ke komisi yang sebenarnya bukan bidangnya ataukah tidak disukai oleh yang berkaitan," katanya.

Airlangga menyanggah. Justru, balik menuduh Bamsoet sudah nikmati sisi dari persetujuan 27 September yaitu jadi ketua MPR sekarang. Masalah simpatisan, sudah disodori jabatan penting, tetapi tidak diterima.

"Loyalis Bamsoet ada 4. Dua telah disodori jabatan," papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/11).

Tetapi, kata bekas Menteri Perindustrian ini, dua dari empat loyalis Bamsoet menampik penawaran jabatan. Satu yang lain sedang memperhitungkan terima atau menampik penawaran itu.

"Yang satu komisinya telah dipenuhi," sambungnya.

Luhut Panjaitan Turun Gunung
Beberapa saat mendekati pembukaan Munas Golkar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta 3 Desember 2019, Luhut Panjaitan kumpulkan Bamsoet serta Airlangga di kantor Kemenko Kemaritiman. Ada dalam pertemuan itu ketua dewan pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

Selesai pertemuan, Bamsoet pada akhirnya putuskan untuk tidak jadi mencalonkan diri jadi calon ketua umum. Walau, sudah daftarkan diri jadi akan calon ketua umum ke panitia munas.

"Dengan semangat rekonsiliasi yang sudah kita menyepakati bersama dengan jadi untuk jaga soliditas serta jaga kesatuan Partai Golkar jadi saya pada sore ini hari mengatakan tidak melanjutkan penyalonan saya jadi calon Ketua biasa Partai Golkar," kata Bamsoet di kantor Luhut.

Sumber merdeka.com sempat mengungkapkan, pada pertemuan tersebut, Luhut akui jadi utusan Presiden Jokowi untuk minta Bamsoet mundur jadi penyalonan. Tetapi baik Luhut atau Bamsoet menyanggah ada interferensi Jokowi.

Rumor interferensi Istana awalnya dihembuskan oleh simpatisan Bamsoet, Syamsul Rizal. Serta, ia menyebutkan Mensesneg Pratikno bersama dengan menteri dari Golkar turut kumpulkan DPD Golkar, pemilik suara di Munas.

Tetapi, berita itu dibantah langsung oleh Presiden Jokowi. Waktu ada di Munas, Jokowi memperjelas, sudah menanyakan hal tersebut langsung pada Pratikno.

"Jika ada berikan Pak Mensesneg. Saya kasih agunan tidak ada. Memang benar-benar tidak ada. Tuturnya mengumpulkan DPD. Mana yang disatukan," kata Jokowi.

Serta Jokowi melawan peserta Munas yang beberapa pengurus DPD Golkar untuk naik ke panggung bila pernah disatukan Pratikno. Jokowi menjanjikan kasih sepeda. Seisi ruang ketawa.

"Jika ada DPD yang disatukan Pak Mensesneg, Saya berikan sepeda. Jika ada DPD yang disatukan maju ke depan, saya berikan sepeda," tegasnya.